data sydney pools 2022

    Release time:2024-10-07 23:39:51    source:hasil la liga tadi malam   

data sydney pools 2022,mimpi orang meninggal padahal sudah meninggal,data sydney pools 2022

Jakarta, CNBC Indonesia -Kepala Centre of Food, Energy and Sustainable Development INDEF Abra El Talattov mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai tidak berani mengambil langkah penting, khususnya terkait kebijakan pelaksanaan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang lebih tepat sasaran.

Abra menilai bahwa meskipun data dari BPS dan Pertamina sudah jelas menunjukkan ketidaktepatan penyaluran BBM subsidi, namun pemerintah belum juga bertindak tegas dalam mengubah kebijakan subsidi terbuka menjadi subsidi tertutup.

"Sudah 5 tahun lebih wacana ini dihembuskan oleh pemerintah kenapa masih juga dikatakan jangan terburu-buru, ini yang saya tangkap justru pemerintahan Pak Jokowi sama sekali tidak ingin menanggung beban politik atas kebijakan yang dianggap tidak populis," kata Abra dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, dikutip Kamis (26/9/2024).

Padahal, menurutnya sebenarnya tidak ada beban politik yang signifikan bagi Jokowi untuk mengeksekusi kebijakan ini, dan justru ini adalah tanggung jawab yang harus diambil di era kepemimpinan mantan Wali Kota Solo tersebut.

"Jadi harusnya 'cuci piring' dilakukan di era Presiden Jokowi," katanya.

Abra juga menyoroti bahwa alokasi subsidi energi selama periode 2015-2024 telah mencapai sekitar Rp 2.930 triliun, tetapi proporsi subsidi energi terhadap total belanja pemerintah pusat sebenarnya terus menyusut.

Pada 2015, subsidi energi mengambil 10,1% dari belanja pemerintah pusat, sementara pada 2024 angkanya turun menjadi 7,6%.

"Jadi kalau pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas untuk melakukan perubahan kebijakan subsidi tertutup ini pasti akan menjadi beban bagi APBN ke depan ya di tengah sekarang ini juga kita lihat ada risiko geopolitik global yang akan sangat berpengaruh terhadap volatilitas harga minyak mentah dunia," ujarnya.

Sebagaimana diketahui, pemerintah sempat berencana untuk memperketat kriteria pengguna BBM subsidi agar lebih tepat sasaran. Semula ini diharapkan bisa berjalan pada 1 September, lalu mundur ke 1 Oktober. Namun terbaru, pemerintah mengisyaratkan bahwa kebijakan kriteria baru pengguna BBM subsidi ini tak akan dijalankan mulai 1 Oktober 2024.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan aturan mengenai siapa saja yang berhak menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite dan Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar Subsidi masih dalam pembahasan.

Oleh sebab itu, menurutnya aturan yang akan termuat di dalam Peraturan Menteri ESDM itu belum akan terbit dalam waktu dekat ini. Hal ini sekaligus mengoreksi pernyataan Bahlil sebelumnya yang sempat menyebut bahwa semula aturan ini akan diberlakukan mulai 1 Oktober 2024.

"Feeling saya belum (Oktober). Feeling saya belum," kata Bahlil ditemui di Gedung Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (20/9/2024).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun sempat meminta agar anggota kabinetnya tidak mengeluarkan kebijakan yang ekstrem jelang pergantian pemerintahan.

Dalam Sidang Kabinet Paripurna terakhir pada Jumat (13/09/2024) di IKN, Kalimantan Timur, Presiden Jokowi meminta kepada para Menteri Kabinet Indonesia maju untuk tidak membuat kebijakan-kebijakan yang ekstrem, khususnya yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak.

Jokowi meminta untuk menjaga situasi yang kondusif demi stabilitas untuk tetap tumbuh dalam melakukan pembangunan. Hal ini untuk memastikan untuk tidak ada riak-riak gejolak sampai pada pemerintahan berikutnya atau dalam hal ini pemerintahan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto.

"Artinya kita harus bisa menjaga daya beli masyarakat, jaga inflasi, jaga pertumbuhan, jaga keamanan, jaga ketertiban, dan jangan membuat kebijakan2 yang ekstrim terutama yang berkaitan dalam hajat orang banyak, yang berpotensi merugikan masyarakat luas, yang berpotensi menimbulkan gejolak," ungkap Jokowi di Sidang Kabinet Paripurna terakhir di IKN, Jumat (13/9/2024).

Baca:
Duit Negara "Terbakar" Lebih dari Rp 300 Triliun untuk Subsidi BBM

(wia) Saksikan video di bawah ini:

Video: Harga BBM Non Subsidi Turun

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Faisal Basri Kritik Kebijakan BBM Jokowi: Cuma Bikin Masalah Baru!