klasemen liga 1 bri 2023 2024

klasemen liga 1 bri 2023 2024,karang nini 48 hour detailed surf forecast,klasemen liga 1 bri 2023 2024Jakarta, CNN Indonesia--

Pemisahan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi Kementerian Penerimaan Negara bakal dimulai dengan pembentukan Badan Penerimaan Negara(BPN).

Hal tersebut disampaikan Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira. Ia menilai pembentukan kementerian baru di kabinet Prabowo Subianto tak mudah.

"Sebenarnya kalau langsung membentuk Kementerian (Penerimaan Negara) itu harus ada prasyarat-prasyaratnya. Bisa saja taktis dulu, sementara badan, nanti transform ke kementerian kan bisa seperti itu," kata Anggawira saat ditemui CNNIndonesia.comdi bilangan Jakarta Pusat, Sabtu (28/9).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Bisa saja Badan (Penerimaan Negara) dulu, baru berubah nanti jadi kementerian," imbuhnya.

Lihat Juga : Prabowo Disebut Bakal Rombak Kementerian BUMN Jadi Badan

Anggawira menegaskan sejatinya badan atau kementerian selevel. Namun, badan, seperti Badan Gizi Nasional yang mengurusi makan gratis berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Ia menyebut konsep ini juga serupa dengan sejarah terciptanya Kementerian Investasi. Cikal bakal kementerian itu berasal dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Artinya kan prosesnya pembentukan badan lebih mudah dari kementerian ... Saya pikir bukan orang baru (calon kepala Badan Penerimaan Negara), pastinya yang sudah berpengalaman," jelas Anggawira.

"(Pembagian tugas dengan Kemenkeu) ada urusan keluar dan urusan masuk. Badan Penerimaan Negara mengurus yang masuk, nanti spending-nya Kemenkeu," tutupnya.

Urgensi pembentukan BPN salah satunya adalah mengerek rasio pajak Indonesia ke 23 persen. Belakangan, juga ada kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari 11 persen ke 12 persen yang disorot karena dirasa memberatkan.

Lihat Juga : Relawan: Ada Menteri Jokowi Bakal Masuk Kabinet Prabowo

Sementara itu Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal Hastiadi mengatakan dalam Diskusi Polemik Trijaya bahwa kenaikan PPN pada 2025 memang belum waktunya. Ini karena jumlah kelas menengah di Indonesia tengah anjlok.

"Saya berempati, saat ini kan tim Pak Prabowo yang sudah ada di seat kementerian, Pak Thomas Djiwandono (wakil menteri keuangan II) ini mungkin juga lagi pusing. Bagaimana cara untuk tetap melakukan belanja, di sisi lain tekanan fiskal tidak bertambah mudah, tapi bertambah sulit," jelasnya.

"Beberapa aspirasi yang dititipkan kepada kami para ekonom adalah untuk value added tax (VAT), misalnya PPN tahun depan jangan dinaikkan dulu lah. Saya coba simulasikan nanti kalau jumlah middle class sudah 25 persen dari total populasi, baru bisa kita naikkan jadi 12 persen," saran Fithra.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, kelas menengah memang turun.

Airlangga mengatakan saat ini middle class tersisa 17,13 persen. Jika rakyat Indonesia ada 270 juta, maka kelompok ini hanya mencapai 46,25 juta orang.