kamartoto slot

kamartoto slot,setia toto,kamartoto slot

Sejumlah warga DKI Jakarta mengecam keras pencatutan identitas sepihak yang dipergunakan sebagai syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Dharma Pongrekun-Kun Wardana lewat jalur perseorangan di Pilgub Jakarta 2024.

Dugaan pencatutan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP secara sepihak ituviral di media sosial X (Twitter). Mereka tak merasa memberikan kartu identitasnya untuk mendukung Dharma-Kun ini.

Pasangan Dharma-Kun sebelumnya dinyatakan memenuhi syarat dukungan dan bisa mendaftar di Pilgub Jakarta 2024 lewat jalur independen. CNNIndonesia.commerangkum sejumlah hal dari peristiwa dugaan pencatutan tersebut:

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Wishnu mengaku tidak mendukung pasangan Dharma-Kun. Ia juga mengaku tidak pernah ada komunikasi dengan pihak Dharma-Kun. Warga lainnya berinisial H, protes lantaran sistem untuk melaporkan pencatutan harus melampirkan swafoto dengan KTP.

"Minta swafoto pakai KTP. Enggak jadi lapor karena takut malah jadi buat pinjol. Lah udah dicolong datanya, berpotensi dipinjolkan nanti," ujar H.

Lihat Juga : Bawaslu Terima Ratusan Aduan Dugaan Pencatutan NIK Dukungan Dharma-Kun

235 aduan warga

Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) menerima 235 aduan dari masyarakat yang identitasnya diduga dicatut sepihak untuk syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"235 aduan per siang ini, masih ada yang masuk," kata Ketua PBHI Julius Ibrani saat dihubungi, Sabtu (17/8).

PBHI menyatakan pencurian data pribadi seperti KTP untuk pencalonan Pilkada melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) berupa Hak Politik dan Hak atas Identitas berdasarkan UU HAM 39/99.

Pengaduan ke PBHI bisa disampaikan melalui surat elektronik atau e-mail:[email protected] WhatsApp: 0895385587159.

Senada, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah menerima ratusan aduan dari masyarakat yang identitasnya dicatut sepihak untuk syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

"Bawaslu DKI Jakarta telah membuka posko pengaduan. Posko ini dibuka mulai level Provinsi, Kabupaten/Kota hingga Kecamatan. Data yang masuk sudah ada ratusan," kata Koordinator Divisi Penangganan Pelanggaran Bawaslu DKI Jakarta, Benny Sabdo saat dihubungi, Sabtu (17/8).

Lihat Juga : KPU Jakarta Bakal Rapat Pleno soal Dharma-Kun pada 19 Agustus

Anak Anies dan ketua DPC PDIP Jatim tercatut

Anak dari mantan Gubernur Anies Baswedan juga turut tercatut mendukung Dharma-Kun. Hal serupa juga turut dialami oleh adik dan tim yang bekerja bersama Anies.

"Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yg bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen," kata Anies melalui akun twitter resminya, Jumat (16/8).

Sementara, Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya mengatakan setelah dicek, data anaknya Anies memang masuk dalam data dukungan Dharma-Kun. Namun berdasar verifikasi faktual, statusnya tidak memenuhi syarat.

"Kami cek memang yang bersangkutan dari sisi administrasi masuk sebagai data dukungan. Namun dari verifikasi faktual, statusnya menjadi tidak memenuhi syarat. Jadi status data dukungan yang bersangkutan dalam verifikasi faktual dinyatakan TMS," ujar Dody di Jakarta Pusat, Jumat (16/8).

Tak hanya anak Anies, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengklaim Ketua DPC PDIP Jakarta Timur Dwi Rio Sambodo turut menjadi korban pencatutan NIK untuk mendukung Dharma-Kun.

Hasto menegaskan Rio mustahil mendukung Dharma-Kun, karena partainya memang belum mengeluarkan keputusan terkait paslon yang didukung di Pilgub Jakarta ini.

"Ada Ketua DPC PDIP Jakarta Timur, saudara Rio, itu KTP-nya juga dicatut. Padahal sebagai anggota partai tidak mungkin ya untuk memberikan dukungan kepada calon perseorangan karena seluruh anggota partai menunggu keputusan Ibu Megawati Soekarnoputri [Ketua Umum PDIP]," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).

Warga lapor polisi

Mantan penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Aulia Postiera bakal melaporkan dugaan pencatutan identitas untuk syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma-Kun.

Aulia mengaku baru tahu identitasnya dicatut pada Jumat (16/8) pagi. Ia mengaku tidak pernah memberikan dukungan kepada pasangan Dharma-Kun.

"Iya (lapor polisi). Saat ini saya sedang koordinasi dengan PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia)," kata Aulia saat dihubungi, Jumat.

Sementara itu, seorang warga bernama Samson resmi melaporkan pencatutan itu ke ke Polda Metro Jaya.

Laporan dilayangkan ke Polda Metro Jaya dan diterima dengan nomor LP/B/4830/VII/2024/SPKT POLDA METRO JAYA, tanggal 16 Agustus 2024. Dalam laporan itu, terlapor tertulis dalam lidik (penyelidikan).

Polisi pun tengah mendalami laporan dari warga soal dugaan pencatutan identitas kependudukan warga untuk syarat dukungan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma-Kun.

"Benar (laporan polisi), selanjutnya dilakukan pendalaman," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat dihubungi, Sabtu (17/8).

Lihat Juga : Hasto Ungkap NIK Ketua DPC PDIP Jaktim Dicatut Dukung Dharma-Kun

KPU jelaskan data NIK tercampur

Komisioner KPU DKI Jakarta Dody Wijaya menjelaskan data yang ada website di Info Pemilu KPU tercampur antara yang lolos verifikasi administrasi dan verifikasi faktual.

Menurutnya, di website itu ada data yang hanya lolos verifikasi administrasi, namun tertulis mendukung Dharma-Kun.

Ada juga data yang memang lolos tahap verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Data yang lolos ini menurutnya benar-benar mendukung Dharma-Kun.

Sumber data dari paslon

Terkait dengan banyaknya masyarakat yang mengaku tidak mendukung pasangan Dharma-Kun, Dody meminta sumber data atau KTP ditanyakan langsung kepada pasangan tersebut.

Dody menyebut KPU adalah end user. KPU, kata dia, kemudian melakukan verifikasi administrasi hingga verikasi faktual.

"Jadi KPU ini end user, soal sumber data KTP dan sebagainya, bisa ditanyakan ke bakal paslon, sumbernya dari mana, bagaimana cara mengumpulkan. Itu di luar dari kewenangan atau jangkauan kami," katanya.

"Kami hanya melakukan vermin dan verfak. Administrasi, sepanjang ada KTP-nya, ada pernyataan dukungan, maka kami nyatakan memenuhi syarat dalam vermin. Kami verfak, dicocokkan KTP-nya, dicocokkan mendukung atau tidak mendukung," imbuh dia.

Gelar rapat dengan Dharma-Kun 19 Agustus

KPU DKI Jakarta bakal menggelar rapat pleno pada Senin (19/8) esok untuk menentukan kelanjutan pencalonan bakal calon gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan di Pilgub Jakarta, Dharma-Kun.

"Tentu kami akan melihat dan mengambil keputusan dalam rapat pleno karena itu harus ditentukan dalam rapat pleno nanti tanggal 19 Agustus," ujar Dody.

Dody mengatakan pihaknya menunggu rekomendasi dari Bawaslu DKI Jakarta terkait dengan ramai dugaan pencatutan sepihak identitas warga untuk dukung Dharma-Kun.

"Kami tentu menunggu rekomendasi dari Bawaslu seperti apa, kami akan menimbang, memahami apa yang menjadi rekomendasi dari teman-teman Bawaslu, kalau ada rekomendasi-rekomendasi yang perlu kami tindak lanjuti, apakah ada cukup banyak masyarakat yang memberikan laporan atau tanggapan masyarakat yang harus kita tindak lanjuti," kata Dody di Kantor KPU DKI Jakarta, Sabtu (17/8).

Dody menjelaskan tahapan pencalonan bakal calon jalur independen telah berproses lama. Sampai saat ini pihak Dharma-Kun belum merespons terkait dugaan pencatutan KTP milik warga Jakarta itu untuk pencalonannya.

Lihat Juga : Ahok: Pendukung Anies dan Saya Pasti Coblos Kotak Kosong