erek2 jamur

erek2 jamur,prada 555,erek2 jamurJakarta, CNN Indonesia--

Papua Nugini telah menetapkan darurat nasional selama 14 hari terhitung sejak Kamis (11/1), setelah demonstrasi yang berujung pada kekerasan telah menewaskan 16 orang.

Demonstrasi yang disebabkan adanya kesalahan dalam pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) itu, mendadak berubah rusuh hingga terjadinya aksi perampokan.

Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, langsung menyerukan keadaan darurat dan menugaskan lebih dari 1.000 tentara siaga untuk turun tangan jika diperlukan.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemicu demonstrasi dan penjarahan

Kerusuhan bermula di Ibu Kota Port Moresby pada Rabu (10/1), setelah ratusan petugas polisi, staf penjara dan pegawai negeri sipil mogok kerja karena adanya kekurangan pada pembayaran gaji.

Gaji PNS di Papua Nugini berkurang hingga 300 Kina atau sekitar Rp1,2 juta, dari yang semestinya. Pemerintah berdalih ada kesalahan administratif dalam pembayaran gaji PNS.

Demonstrasi yang mulanya digelar di gedung parlemen, berubah menjadi kerusuhan dan penjarahan.

AFPmelaporkan bahwa para demonstran itu tiba-tiba masuk ke toko-toko melalui jendela yang dipecahkan, memasukkan barang-barang curian ke dalam kotak kardus, troli belanja hingga ember plastik.

Lihat Juga : Kemenlu Pastikan Tak Ada WNI Jadi Korban Kerusuhan Papua Nugini

Kerusuhan juga pecah di Lae, kota terbesar kedua di Papua Nugini. Australian Broadcasting Corporation (ABC) melaporkan sedikitnya 16 orang tewas di Port Moresby dan Lae.

Selain korban tewas, sebanyak 25 orang juga tengah dirawat di rumah sakit terbesar Port Moresby karena menderita luka tembak.

Darurat nasional 14 hari

Pada Kamis (11/1) kemarin, Perdana Menteri James Marape menetapkan darurat nasional selama dua pekan untuk mengatasi kerusuhan di dua kota tersebut.

"Hari ini (11/1) kami menyerukan keadaan darurat selama 14 hari di ibu kota negara kami," kata Marape, dikutip AFP.

Berdasarkan keputusan ini, Marape telah memerintahkan lebih dari 1.000 tentara untuk bersiaga dan turun tangan jika diperlukan. Dia mengatakan tentara bisa melakukan intervensi untuk mengatasi situasi apa pun yang timbul dalam beberapa waktu ke depan.

Selain menetapkan darurat nasional, PM Papua Nugini juga telah memberhentikan beberapa pejabat yang terkait dengan kesalahan dalam pembayaran gaji PNS.

Dia telah memberhentikan Kepala Polisi Papua Nugini, dan beberapa pejabat tinggi di Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan.

Pemerintah Papua Nugini juga kini tengah meninjau penyebab kerusuhan tersebut.

"Ada bukti kerusuhan terorganisir yang terjadi," kata Marape. Dia menegaskan akan memastikan keamanan dalam demokrasi dan supremasi hukum.