codashop domino island murah

codashop domino island murah,bima bet togel,codashop domino island murahJakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah perwakilan anggota DPR gagal menemui massa yang berdemo di Gedung DPR karena kondisi yang tidak memungkinkan.

Mereka yang hendak menemui massa di antaranya Ketua Baleg DPR Wihadi Wiyanto, Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi alias Awiek dan Anggota Baleg DPR Fraksi Partai Gerindra Habiburokhman.

"Jadi, kami tadi sebetulnya akan ke depan menemui teman-teman yang demonstrasi. Sebagai warga negara Indonesia, mereka harus kami temui. Tapi memang setelah pertimbangan tim, karena faktor situasi lapangan, ditakutkan ada provokator dan lain sebagainya, maka tidak memungkinkan untuk menemui di sana," ujar Habiburokhman di arena Gedung DPR, Kamis (22/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Soal rapat tadi, hari ini tak ada pengesahan UU Pilkada yang baru. Jadi sepanjang belum ada paripurna tidak sah. Oleh karena itu aspirasi teman-teman akan kami serap tampung dan sampaikan. Hari ini kamu buka audiensi," ujar Habiburokhman.

DPR telah memutuskan untuk menunda gelaran paripurna pengesahan Revisi Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada atau RUU Pilkada karena pimpinan DPR belum mendapat kuorum kesepakatan.

"Oleh karena itu kita akan menjadwalkan kembali Rapat Bamus untuk paripurna karena kuorum tidak terpenuhi," ujar Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (22/8).

Baleg sebelumnya bersepakat RUU Pilkada dibawa ke paripurna hari ini. RUU itu disetujui delapan dari sembilan fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak.

Pembahasan RUU Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari tujuh jam. Revisi UU Pilkada juga dilakukan sehari usai MK mengubah syarat pencalonan Pilkada melalui putusan nomor 60/PUU-XXII/2024. Namun, DPR tak mengakomodasi keseluruhan putusan itu.

Pengesahan ini juga dilakukan di tengah gelombang protes besar dari rakyat Indonesia. Demo besar di sejumlah kota serempak digelar hari ini.

Aparat kepolisian telah berjaga di depan kompleks parlemen di Jakarta. Demo besar yang terpusat di DPR ini mengusung agenda menolak pengesahan Revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR RI, Jakarta.

Demo ini bagian dari gerakan 'peringatan darurat Indonesia' yang viral di media sosial setelah DPR bermanuver mengabaikan putusan MK.

Lihat Juga : MKMK Terima Audiensi Aktivis Sipil: Kami Siap Mengawal Bersama