maling togel

maling togel,mbak4d1 login,maling togel

Jakarta, CNBC Indonesia- Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi buka suara ihwal rencana pemerintah yang akan mengubah subsidi Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, menjadi berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) mulai tahun 2025. Kebijakan itu diharapkan pemerintah bisa membuat anggaran subsidi Kewajiban Pelayanan Publik (PSO) menjadi lebih tepat sasaran.

"Kita akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat," kata Budi saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Merujuk Dokumen Buku Nota Keuangan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025, subsidi PSO direncanakan sebesar Rp7,96 triliun.

Lebih rinci lagi, anggaran belanja Subsidi PSO tahun anggaran 2025 yang dialokasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) sebesar Rp4,79 triliun. Anggaran sebesar itu digunakan untuk mendukung perbaikan kualitas dan inovasi pelayanan kelas ekonomi bagi angkutan kereta api antara lain KA ekonomi jarak jauh, KA ekonomi jarak sedang, KA ekonomi jarak dekat, KA ekonomi Lebaran, KRD ekonomi, KRL Jabodetabek, KRL Yogyakarta, dan Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

Baca: Tarif KRL dan PPN Naik 2025, Siap-Siap Chilean Paradox Melanda RI

Foto: Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. (CNBC Indonesia/Martya Sari) Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi. (CNBC Indonesia/Martya Sari)

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Risal Wasal mengatakan, skema pemberian subsidi KRL Jabodetabek berbasis NIK masih dalam pembahasan pihaknya.

"Guna memastikan agar skema tarif ini betul-betul tepat sasaran, saat ini kami masih terus melakukan pembahasan dengan pihak-pihak terkait. Nantinya skema ini akan diberlakukan secara bertahap, dan akan dilakukan sosialisasi kepada masyarakat sebelum ditetapkan," ungkap Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal saat dikonfirmasi, Kamis (29/8/2024).

Kemenhub juga akan membuka diskusi publik dengan akademisi dan perwakilan masyarakat untuk memastikan skema tarif yang akan diberlakukan tidak memberatkan pengguna jasa layanan KRL Jabodetabek.

"Diskusi publik ini akan dilakukan setelah skema pentarifan selesai dibahas secara internal, dan merupakan bagian dari sosialisasi kepada masyarakat," kata Risal.

(dce) Saksikan video di bawah ini:

Video: Subsidi Tiket KRL Akan Berbasis NIK, Menhub Buka Suara!

iframe]:absolute [&>iframe]:left-0 [&>iframe]:right-0 [&>iframe]:h-full">Next Article Siap-siap! KRL Jabodetabek Bakal Tembus Karawang Paling Lambat 2026

---