rodabet login

rodabet login,asbak togel,rodabet loginJakarta, CNN Indonesia--

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan mantan Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Maluku Utara Muhaimin Syarif alias UCU selaku tersangka kasus dugaan suap selama 20 hari pertama terhitung mulai hari ini.

Upaya paksa itu dilakukan setelah yang bersangkutan ditangkap dan menjalani pemeriksaan sejak Selasa (16/7) malam.

Lihat Juga : 4 Orang Dicegah Keluar Negeri oleh KPK: Wali Kota Semarang dan Suami

"Hari ini sampai 20 hari ke depan dilakukan penahanan," ujar Direktur Penyidikan Asep Guntur Rahayu dalam jumpa pers di Kantornya, Jakarta, Rabu (17/7) petang.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Asep mengungkapkan pemberian uang itu berkaitan dengan proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara, pengurusan perizinan IUP Operasi Produksi PT Prisma Utama di Maluku Utara, pengurusan pengusulan penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM RI yang ditandatangani Abdul Gani Kasuba.

Lihat Juga : KPK Sudah Jerat Tersangka Korupsi di Pemkot Semarang

Dari usulan-usulan penetapan WIUP yang diajukan ke Kementerian ESDM melalui Muhaimin Syarif tersebut, enam blok yang diusulkan sudah ditetapkan WIUP-nya oleh Kementerian ESDM RI pada tahun 2023 yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga, Blok Lilief Sawai dan Blok Wailukum.

Dari 6 blok tersebut, lima di antaranya sudah dilakukan lelang WIUP yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, Blok Pumlanga dan Blok Lilief Sawai.

"Dari 5 blok yang sudah dilakukan lelang, empat blok sudah ditetapkan pemenangnya oleh Kementerian ESDM yakni Blok Kaf, Blok Foli, Blok Marimoi 1, dan Blok Lilief Sawai," ucap Asep.

Muhaimin Syarif disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Terbaru, sidang Praperadilan yang diajukan Muhaimin Syarif ditolak hakim tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Samuel Ginting.

Hakim menilai proses penyidikan yang dilakukan KPK telah sesuai prosedur. Perkara nomor: 61/Pid.Pra/2024/PN JKT.SEL ini diputus pada Jumat, 5 Juli 2024.